Harmonisasi Regulasi Jaminan Sosial: Skema BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan yang Adaptif bagi Freelancer Industri Kreatif

Pemerintah Indonesia melalui program BPJS Ketenagakerjaan berupaya memberikan jaminan sosial berupa asuransi ketenagakerjaan kepada seluruh pekerja, baik yang berada di sektor formal maupun informal. Program ini mencakup berbagai manfaat fundamental, seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP), yang dirancang untuk memberikan keamanan sosial. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pekerja informal, termasuk freelancer di industri kreatif, masih sangat rendah. Hal ini menjadi perhatian serius mengingat risiko kerja yang dihadapi oleh pekerja informal sering kali tidak kalah berat dibandingkan dengan pekerja formal.

Dari sisi kesesuaian program, substansi BPJS Ketenagakerjaan secara normatif telah mencakup kebutuhan perlindungan sosial pekerja informal. Akan tetapi, substansi program ini belum sepenuhnya dipahami oleh kelompok sasaran. Banyak pekerja informal yang belum mengetahui manfaat maupun prosedur pendaftaran, yang mengindikasikan bahwa tujuan program belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan informasi dan kapasitas literasi penerima manfaat. Selain itu, kapasitas organisasi pelaksana juga menghadapi tantangan, di mana jumlah petugas yang terbatas dan cakupan sosialisasi yang belum merata menghambat efektivitas pelaksanaan. Kurangnya sinergi antara BPJS dengan perangkat kelurahan dan komunitas pekerja membuat proses penyampaian informasi menjadi tidak optimal.

Karakteristik sosial ekonomi kelompok sasaran juga menjadi faktor penghambat utama. Pekerja informal dan freelancer umumnya memiliki penghasilan yang tidak tetap, sehingga kemampuan untuk membayar iuran secara rutin menjadi kendala. Di sisi lain, masih terdapat rendahnya kepercayaan terhadap lembaga penyelenggara jaminan sosial akibat kurangnya bukti nyata manfaat langsung yang dirasakan. Kondisi ini menandakan bahwa program belum mampu membangun rasa memiliki (sense of belonging) di kalangan pekerja kreatif mandiri. Faktor penghambat lainnya meliputi minimnya sosialisasi, rendahnya literasi sosial, serta kurangnya integrasi data antara pemerintah daerah dan BPJS, meskipun dukungan regulasi nasional melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS telah tersedia.

Menyadari tantangan tersebut, pemerintah berupaya melakukan harmonisasi dan kolaborasi lintas sektor. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif, Irene Umar, menegaskan pentingnya perlindungan yang inklusif bagi seluruh pelaku kreatif, termasuk pekerja lepas. Pemerintah berupaya meluruskan persepsi keliru di masyarakat yang menganggap BPJS Ketenagakerjaan hanya diperuntukkan bagi pekerja tetap. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) berkomitmen menjadi jembatan untuk mempertemukan BPJS Ketenagakerjaan dengan seluruh asosiasi yang terdaftar, memastikan informasi manfaat program tersampaikan secara langsung kepada anggotanya. Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi Kreatif, Yovie Widianto, menambahkan bahwa inisiatif ini merupakan bentuk keberpihakan nyata negara, di mana rasa terlindungi dan sejahtera akan mendorong proses kreatif yang lebih baik.

Sebagai respons terhadap kebutuhan adaptif, BPJS Ketenagakerjaan menawarkan skema yang lebih terjangkau bagi sektor ekonomi kreatif yang memiliki potensi hingga 26 juta pekerja. Pekerja kreatif didorong untuk mengikuti Program Bukan Penerima Upah (BPU) yang dapat didaftarkan hanya dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Tersedia dua paket program yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi, yaitu Paket 1 seharga Rp16.800 per bulan untuk perlindungan JKK dan JKM, serta Paket 2 seharga Rp36.800 per bulan yang mencakup JKK, JKM, dan JHT. Untuk pekerja yang benar-benar tidak mampu membayar, pihak BPJS juga mendorong adanya regulasi yang memungkinkan negara memberikan subsidi iuran.

Agar implementasi jaminan sosial ini lebih efektif dan berkelanjutan, diperlukan transformasi pendekatan program dari yang bersifat birokratis menjadi partisipatif, di mana pekerja menjadi subjek aktif. Upaya perbaikan yang strategis meliputi peningkatan komunikasi sosial berbasis komunitas, kolaborasi lintas sektor antara BPJS, pemerintah daerah, dan pengelola kawasan usaha, serta penyediaan skema iuran yang lebih fleksibel bagi pekerja dengan pendapatan tidak tetap. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital untuk mempermudah proses pendaftaran dan pembayaran iuran menjadi kunci dalam menjangkau freelancer industri kreatif, sehingga jaminan sosial dapat benar-benar berfungsi sebagai penopang kesejahteraan mereka.

Referensi

• Adisty, R. S. (2026). Efektivitas program BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan sosial. RIGGS, 5(1), 9774–9782.
• Siahaan, D. (2025, 6 Mei). Kemenekraf dan BPJS Ketenagakerjaan bahas perlindungan bagi pekerja ekraf. BPJS Ketenagakerjaan. Diakses dari https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/29455/Kemenekraf-dan-BPJS-Ketenagakerjaan-Bahas-Perlindungan-bagi-Pekerja-Ekraf
• Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial